Bupati Ketapang Serahkan DIPA APBD 2017

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang
 


“Di tahun 2017, 2018 dan seterunsya tradisi ini akan selalu dilaksanakan,” kata Bupati.Menurut Bupati APBD Ketapang dianggarkan untuk mendukung proses pelayanan publik kepada masyarakat. Kemudian APBD juga digunakan dalam rangka meningkatkan daerah Ketapang maju menuju masyarakat sejahtera        Sebab itu terhadap seluruh pimpinan SKPD mulai kabupaten, mamat, lurah, kepala desa. Bupati mengintruksikan supaya mengerti soal misi dan visi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang terpilih. Lantaran menjadi rambu rambu yang harus dipedomani.“Apalagi menurutnya visi dan misi itu sudah menjadi Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Jadi hukumnya wajib,” ujarnya.“Sebab itu pengaanggaran APBD harus sejalan, seimbang, selaras dan pararel dengan RPJMD yang merupakan penjelmaan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih,” lanjutnya.Kepala Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah, Alexander Wilyo mengungkapkan APBD Ketapang 2017 ada Rp 2 triliun lebih.
APBD diarahkan guna mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021 yakni mewujudkan Ketapang maju dan sejahtera.
“Saya kira ini yang selalu disampaikan Bupati Ketapang sebagai penyatu gerak langkah dalam melaksanakan kegiatan lima tahun kedepan,” kata Alexander.
Menurutnya APBD Ketapang tepat waktu dalam proses peanggarannya. Setelah disepakati dengan DPRD pada 30 november 2016 satu bulan sebelum tahun anggran berakhir. Kemudian dievaluasi oleh Gubernur dan ditetapkan menjadi Perda pada 23 Desember 2016.
Alexander memaparkan struktur APBD Ketapang secara umum pada anggaran 2017 yakni pertama pendapatan Rp 2.11 triliun. Terdiri dari PAD diprediksi Rp 103 milyar, dana perimbangan Rp 1.651 triliun dan lain-lain pendapatan syah Rp 255.4 milyar.
“Melihat proporsi APBD dari Rp 2 trilyun, kontribusi PAD hanya sekitar lima persen. Jadi sisanya kita tergantung kepada tranfer dana perimbangan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Hal ini disampaikan Alek supaya kedepan seluruh SKPD  mematuhi apapun kebijak-kebijakan yang dibuat  Pemerintah Pusat. Lebih lanjut dipaparkannya dari pendapatan Rp 2.11 triluan itu. Terdiri dari belanja tidak langsung Rp 1.53 triliun dan belanja langsung Rp 986 milyar.
Menurutnya belanja tidak langsung ini lebih besar. Namun jika ditelurusuri di dalamnya tidak hanya untuk gaji, dan tunjangan. Tapi dipengaruhi juga oleh beberapa program seperti hibah, dana desa dan ADD, sertifikasi guru dan dana BOS.
“Untuk DD dan ADD ini hampir Rp 300 milyar dari proporsi belanja tidak langsung,” tuturnya.
Sementara untuk pebiayaan silva sekitar Rp 34,5 milyar dan penyertaan modal untuk Bank Kalbar Rp 5 milyar. Dia berharap kepada seuruh pimpinan SKPD dengan telah ditetapkannya APBD agar segera menyusun DPA.
Kemudian menyusun anggaran KAS serta dokumen-dokumen lainnya seperti penunjukan PPK, PPTK, staf admin, staf tekhnis dan PPHP. #pontianaktribun

Bupati Ketapang, Martin Rantan menyerahkan Peraturan Bupati (Perbub) Ketapang Nomor 85 tahun 2016 di Pendopo Bupati Ketapang, Senin (23/1/2017).Kegiatan tersbeut tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kepada unit satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Ketapang.Sekda Ketapang, Drs HM Mansyur, para asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala badan, camat dan lurah menghadiri kegiatan itu.Usai menyerahkan Perbub tersebut Bupati memberikan arahan kepada SKD dalam rangka percepatan pelaksanaan program kegiatan ditahun anggaran 2017.Bupati mengatakan sebenarnya dari tingkat pusat sudah biasa Presiden Menyerahkan DIPA kepada para Menteri dan Gubernur.Kemudian di tingkat provinsi sudah biasa para gubernur menyampaikan DIPA kepada para bupati, wali kota dan SKPD.